Pewarta : Basaruddin.
Editor : Khaiko.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala BPH-MIGAS Ibu Erika Retnowati, didampingi oleh :
Bpk Harya Didit – Komite BPH MIGAS
Bpk. Alfon – Sekretaris BPH MIGAS
Bpk. Ketut – Koord. Penyaluran BBM
Bpk. Agus – Koord. Pengawasan Distribusi BBM
Menindak lanjuti Dari hasil kunjungan lapangan Wakil Gubernur Audy ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Air Bangis dan Caracok, ditemukan bahwa hampir 20 % kapal nelayan tidak beroperasional disebabkan karena tidak adanya BBM untuk melaut, Sedangkan tempat pelelangan ikan (TPI) Air Bangis dapat menghasilkan 45 % tangkapan ikan dari total produksi ikan di provinsi Sumbar.
Kelangkaan ini diduga karena keterbatasan quota BBM. Sementara itu dari data yang disampaikan BPH Migas bahwa secara umum penyaluran BBM di Sumbar masih dalam kondisi normal dimana sampai dengan September 2020 realisasi distribusi BBM sebesar 78 % dan diestimasi 98 % diakhir tahun 2022. Terungkap dipertemuan tersebut bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebagai penyalur BBM utk nelayan belum optimal penyalurannya. Oleh sebab itu, Pemprov dapat mendorong pendirian SPBN baru.
Terkait permasalahan kuota, BPH Migas menyatakan bahwa besaran quota berdasarkan usulan daerah dan secara berkala dilakukan evaluasi penyesuain kuota setiap daerah berdasarkan penjualan BBM dilapangan.
Terkait masalah distribusi, Pemprov Sumbar kembali menyampaikan pemikiran integrasi sistem informasi e-Samsat dan MyPertamina sebagai solusi distribusi yang tepat sasaran. Hal ini disambut positif dengan wacana menjadikan Provinsi Sumbar sebagai pilot project.
Semoga hasil kunjungan kerja ini dapat segera direalisasikan dalam upaya pemerataan distribusi BBM sekaligus optimalisasi pendapatan daerah.(r)
