Ia menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum yang mendapat anggaran besar harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan utama bagi masyarakat sebagai penghubung dari daerah satu dengan daerah lainnya, dengan dapat membantu meningkatkan perekonomi masyarakat yang mana saat ini masyarakat Mentawai salah satu mata pencarian dari petani yaitu penginapan dari pisang sampai saat ini masih sulit untuk melakukan pemasaran karena kondisi jalan.
“yang besar anggarannya adalah PU, tahun depan juga besar besaran PU anggarannya, maka harus memprioritaskan jalan dan sentra produksi dan pemasaran pasar”, lanjut Martinus.
Dokumen RKPD tahun 2023 -2026 nantinya yang akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah setiap tahunnya hingga tahun 2026, RKPD tersebut harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari segi pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan stunting, dan masyarakat Mentawai yang sejahtera .
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sahad Pardamaian, dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini juga menyampaikan Data makro yang naik berkisar di angka 2,89 % di tahun 2021 di banding tahun 2020 – 1,85 % , serta peningkatan angka Stunting di Kepulauan Metawai berkisar di angka 32% di tahun 2022 lebh tinggi di banding tahun 2021 27,3 %.
Forum konsultasi publik RKPD bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2024, kegiatan ini di hadiri oleh FORKOPIMDA ,Plt. Sekretaris Daerah secara virtual, Para Asisten, Para Kepala OPD, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat.
Kegiatan Forum Diskusi Publik ini ditutup dengan penyelesaian berita kesepakatan yang berisi tentang menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2024 yang telah selaras dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Nasional. (R)
